Praktek Korupsi Program Kurikulum 13

pembelian buku, indikasi korupsi korikulum 13

pembelian buku, indikasi korupsi korikulum 13

Bandarlampung – Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan program Kurikulum 2013 dalam batas yang tidak ditentukan.Hal ini dipastikan akan menguak praktek korupsi dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) Indonesian Corruption Watch (ICW), pihaknya menemukan dugaan indikasi korupsi itu seperti dalam penetapan harga buku untuk penerapan Kurikulum 2013 yang ditengarai telah di-mark up dari harga normal antara Rp 10.000-Rp 15.000 per unit, menjadi Rp 50.000-Rp 60.000 per unit buku.

“Kami memiliki dokumen yang menunjukkan indikasi korupsi dengan modus mark up harga buku itu,” ungkap dia.

Febri menegaskan, indikasi penyimpangan itu terjadi pada unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia memperkirakan mark up harga buku itu bisa mencapai lima kali lipat dari seharusnya.Dan indikasi adanya korupsi dalam pelaksanaan pelatihan guru dalam penerapan Kurikulum 2013, seperti pelatihan yang seharusnya berlangsung selama lima hari ternyata hanya berjalan 2 hari, namun dengan anggaran digunakan disertai bukti pendukung tetap berlangsung 5 hari.

ICW mendesak pihak berwenang segera mengaudit semua paket pengadaan buku Kurikulum 2013, baik yang dianggarkan pada tahun 2013 maupun 2014 baik menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun anggaran Kemendikbud./*