PPK Ancam Lakukan Boikot Pilpres Mendatang

PPK Ancam Baoikot Pilpres

PPK Ancam Boikot Pilpres

Surabaya – Beberapa perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Surabaya mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) serta mengancam akan memboikot pelaksaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 ini. Jika tuntutan untuk tetap mempertahankan anggota komisoner KPU Surabaya periode 2009-2014 tidak di kabulkan.

Aksi tersebut dikarenakan proses pemilihan 5 orang anggota komisioner KPU yang baru pada periode 2014-2019 dianggap tidak transparan dan merupakan hasil Korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh sejumlah oknum.

Perwakilan PKK akhirnya diterima Jonathan Junianto selaku Sekretaris KPU Jatim. Dihadapan Jonathan, sejumlah perwakilan PPK secara bergiliran menyampaikan kekecewaan dan berbagai modus kecurangan dalam proses pemilihan anggota KPU Surabaya yang ditengarai sarat dengan KKN, karena hasil nilai setiap calon dalam beberapa tahapan testing nyatanya tidak dipublikasikan.

“Mayoritas anggota PPK yang hadir saat ini mengikuti tahapan testing calon anggota KPU Surabaya, namun kami sangat kecewa karena belakangan mendengar bahwa 5 orang yang dinyatakan lolos,” kata Ari Sulistyo PPK Tegalsari.

“Dan berhak menempati 5 kursi komisioner KPU Surabaya ternyata hasil KKN yang telah dipersiapkan sebelumnya, hal ini diperkuat dengan tidak transparannya tim seleksi terhadap hasil testing setiap calon,” tambahnya.

“Kami tidak jadi PPK juga tidak apa-apa, kami minta KPU Jatim untuk memperpanjang masa tugas KPU Surabaya 2009-2014 sampai pelaksanaan Pilpres tanggal 09/07/2014, karena jika harus diserahkan kepada 5 anggota komisioner yang baru akan kacau,” ucapnya.

“Mereka, kami pastikan tidak menguasai soal pengetahuan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), itu artinya pelaksanaan Pilpres 2014 di Surabaya akan kacau, perlu diingat bahwa pelaksanaan Pilpres menyangkut persoalan dan nasib bangsa dan negara kedepan,” paparnya.

“Proses dan tahapan yang dilaksanakan tim seleksi sudah sesuai standar, dan ini berlaku seluruh Jatim bahkan secara nasional, jika tidak puas, silahkan menempuh jalur hukum, karena kami siap untuk menghadapinya,” ujar Jonathan.

Jonathan juga menjelaskan bahwa hasil nilai dalam tahapan proses pemilihan calon anggota KPU Surabaya bisa diperoleh dengan cara menanyakan langsung ke Pememrintah Provinsi (Pemprov), namun hanya bisa menanyakan dirinya sendiri, bukan orang lain.

“Jika ada kabar bahwa hasil nilai testing tidak bisa diakses itu tidak benar, silahkan bapak dan ibu ke Pemrov untuk menanyakan hasil nilai anda di semua tahapan,” jelasnya. “Sehingga anda sendiri akan bisa menyimpulkan apakah anda layak masuk atau tidak baik tahapan administrasi, tertulis, kesehatan (jasmani, rohani dan bebas narkoba), serta psikologi, namun dengan catatan hanya bisa menanyakan nilai dirinya sendiri, bukan peserta lain,” tandas Jonathan.

Jawaban ini sontak membuat salah satu PPK yang gagal masuk bursa calon anggota KPU Surabaya terlihat emosi, karena dirinya merasa bisa bahkan mengaku berlatar belakang pendidikan S 2 dan sedang berprofesi sebagai dosen disalah satu perguruan tinggi di kota Surabaya.

“Saat wawancara, saya hanya diberikan pertanyaan yang saya nilai seperti memberikan pertanyaan anak sekolah dasar, yang tentu sangat mudah menjawabnya,” kata salah seorang PPK yang juga seorang dosen.

“Lantas dimana kualitas si penguji jika seperti itu, lantas tiba-tiba saya dinyatakan tidak lolos seleksi, sementara kami semua tidak mengetahui hasil testing sekaligus alasannya kenapa kami tidak lolos testing,” cetusnya.