Potong Fasilitas Para Menteri

Tolak Kenaikan BBM

Tolak Kenaikan BBM

Surabaya – Puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (UNESA) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyatakan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dicanangkan pemerintahan Joko Widodo (Jikowi).

Erwin Eko selaku koordinator lapangan (korlap) mengatakan, kenaikan BBM ini justru malah membuat masyarakat miskin menjadi tertindas. Bahkan hal ini menjadi momok yang menakutkan dikalangan masyarakat menengah kebawah.

“Salah satunya harga logistik juga ikut naik, itu malah menyengsarakan,” tambahnya. “Kami menilai alasan pemerintah mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sehingga BBM harus dinaikan ini sangatlah tidak rasional,” ungkapnya.

“Jika terjadi defisit kenapa tidak memangkas tunjangan menteri beserta fasilitasnya saja, kenapa harus BBM yang dinaikan,” jelasnya.

Sementara itu, anggota komisi D DPRD kota Surabaya, Faktur Muid mengatakan, sangat mengapresiasi kedatangan dari sejumlah mahasiswa tersebut. Sebab, kehadiran mereka ke gedung DPRD Surabaya merupakan salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat kelas menengah kebawah yang semakin tertekan akibat dampak kenaikan BBM.

“Memang sangat realistis kalau kenaikan BBM ini dialihkan ke pajak yang lain,” kata Faktur Muid anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya.

“Kami akan rapatkan perjuangan adek-adek mahasiswa ini, dengan pimpinan jika perlu sampai ke tingkat nasional, kami akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan dari semua mahasiswa,” pungkasnya.