Potensi Kerugian Negara

bpk Jakarta – Pada saat rapat antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan legislatif pusat. Agung Firman Sampurna anggota BPK menyampaikan, dari hasil audit pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk periode 2013-2014 lalu. Adanya pembengkakan anggaran pasca pelaksanaan Pilkada.

Disebabkan tidak patuh pada Undang-Undang (UU) dan nilai sekitar Rp (rupiah) 334.127.902.611,93 dengan beberapa jenis temuan. Berdasar dari temuan BPK, ada 4 temuan menyebabkan potensi kerugian negara.

Pertama, belum ada prosedur serta tata yang baku terkait rincian pembagian tugas yang merata. Belum ada prosedur tata kerja yang baku terkait pengambilan kebijakan anggaran maupun operasional pemilihan Umum (Pemilu), yang terjadi di 14 satuan kerja (Satker) mulai dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU prov), KPU Kabupaten (Kab) dan KPU Kota pada 9 provinsi.

Kedua, tidak adanya bukti administrasi pertanggungjawaban dari badan penyelenggara ad hoc. Berikutnya, jumlah personel yang memadai satker sesuai dengan struktur organisasi. Kemudian, rangkap jabatan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengguna anggaran.