Polisi Indonesia Dapat Dipastikan Melanggar HAM

Ilustrasi

Ilustrasi

Surabaya – Dianto Bahriyadi Komisoner Komisi Nasional Hak Asai Manusia (Komnas HAM) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membatalkan rencana penutupan lokalisasi Dolly jika masih ada sebagian warga yang menolak.

“Kalau sampai ada kekerasan, pihak kepolisian juga terlibat dalam pelanggaran HAM itu, makanya, kalau ada konflik kita tidak mau,” tambahnya.

“Kita akan tanyakan langsung masalah ini ke Pemkot Surabaya, itu jika wali kota mau,” cetusnya.

Masih kata Dianto, masalah prostitusi yang terjadi di suatu daerah sebenarnya hanya permasalahan hilir bukan hulu. Jika negara mampu memberikan kehidupan yang layak bagi warganya maka prostitusi akan hilang dengan sendirinya.

“Saya menghormati semua pendapat karena negara ini adalah negara demokrasi, yang terpenting, jangan sampai ada saling menghujat, tida ada pemaksaaan, di negeri ini HAM harus ditegakkan,” tegasnya.

Dianto meminta Pemkot Surabaya memikrikan ulang rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada tanggal 18/06/2014 nanti.

“Semua warga memiliki hak yang sama di depan konstitusi, itu yang harus digaris bawahi,” paparnya.

“Masalah di lokalisasi itu sangat komplek, jadi, Pemkot Surabaya tidak boleh hanya memandang dari salah satu sisi saja,” jelasnya. “Saya di sini bukan mendukung atau menolak, tapi mari kita bersama-sama menegakkan HAM,” pungkasnya.