PNS Surabaya Terlibat Aksi Dukung Capres

Terlibat Dukung Presiden Wakil Presiden

Terlibat Dukung Presiden Wakil Presiden

Surabaya – Jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres Wapres) tanggal 09/07/2014 mendatang, ternyata Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Surabaya mendukung salah satu pasangan Capres Cawapres oleh salah satu kantor kecamatan.

“Untuk PNS yang diduga akan kita selidiki lebih lanjut,” kata MS Agung Saputra anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Surabaya MS Agung Saputra.

Masih kata Agung, salah satu modus yang digunakan adalah dengan mengajak anggota PNS lainnya mengarahkan ke salah satu pasangan kemudian memobilisasi.

“Bahkan kita juga menemukan adanya strategi yang akan digunakan untuk memenangkan salah satu capres,” tambahnya.

Agung menambahkan, berdasar ketentetuan Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 53 Tahun 2010 pasal 4 ayat (15). PNS yang kedapatan tidak netral dalam Pemilu diancam sanksi dari mulai penurunan pangkat, mutasi, bebas jabatan hingga pemberhentian tidak hormat.

Pada Undang-Undang (UU) nomor 32 Tahun 2004 pasal 79 juga mengatur tentang larangan keterlibatan PNS di arena kampanye. Dengan, saknsi pidananya diatur pada pasal 116 ayat (3) berupa pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp (rupiah) 100 ribu atau paling banyak Rp 1 juta.

Dalam UU nomor 08 Tahun 2012 pasal 86 ayat 2 point e mengatur mengenai larangan keikutsertaan PNS dalam kampanye.

Pasal 278 juga diterangkan, sanksi bagi PNS yang terlibat kampanye adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.