PNS Diminta Netral

Dengar Pendapat Terkait Akhir Masa Jabatan PolitisSurabaya – Jabatan politis Tri Rismaharini (Risma) sebagai Walikota dan Whisnu Sakti Buana (WS) Wakil Walikota Surabaya yang berakhir pada tanggal 28/09/2015 mendatang. Posisi tersbeut dipastikan akan dikendalikan oleh Pejabat Sementara (Pjs).

“Kami masih belum mengetahui kabar terbaru menjelang habisnya masa jabatan Walikota,” kata Yayuk Eko Agustin (Yayuk) Asisten I bidang Administrasi Pemerintahan (Adm Pem) Surabaya.

Yayuk menambahkan, sampai saat ini para Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota (PNS Pemkot) Surabaya diminta untuk terus berkoordinasi.”Itu sudah kami lakukan pasca ada pemberitahuan tersebut,” terangnya.

Masih kata Yayuk, tidak ada hal khusus yang harus dipersiapkan. Seperti biasanya dimana pada Intinya pelayanan publik harus tetap berjalan.

Dalam dengar pendapat di Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta kepada seluruh birokrat serta juga PNS Pemkot Surabaya agar netral, jelang akhir masa jabatan Walikota Surabaya.

Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A menyampaikan, kewenangan PJ memiliki beberapa batasan. Diantaranya, dilarang melakukan mutasi di lingkungan PNS Pemkot, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat sebelumnya, dilarang melakukan pemekaran daerah dan dilarang membuat kebijakan.

Semua itu sesuai dengan pasal 132 huruf A Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adi mengharapkan kepemipinan PJ agar lebih profesional. “Agar pelayanan publik tetap berjalan, perubahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terhambat serta pelaksanaan Pemiliha Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya bisa tepat waktu,” ujarnya