Plat Nomor Siluman Harus Disikapi

Junaedi

Junaedi

Surabaya – Pemanggilan yang akan dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terhadap anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Minuman Beralkohol (Pansus Raperda Mihol).

Junaedi Wakil Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya mengatakan, BK hanya bisa melakukan pemanggilan anggota dewan jika terkait pelanggaran kode etik serta Tatib.

“Namun sebaiknya memang ada surat pengaduan tertulisnya,” kata Junaedi. “Kalau BK memanggil Pansus, kira-kira relevansinya apa dan jika terkait koordinasi, soal apa,” tambahnya.

“Karena terkait Pansus itu masih ada Badan Musyawarah (Banmus) dan unsur pimpinan,” ungkap Junaedi. “Yang lebih bisa memanggil jika ada masalah itu ya unsur pimpinan,” paparnya.

“Namun jika ada temuan memang bisa, tetapi juga hanya masalah kode etik dan tatib, diluar itu tidak bisa,” terangnya.

Masih kata Junaidi, sampai saat ini masih belum respon terkait pemberitaaan di media tentang pemakaian plat nopol palsu yang dilakukan oleh sejumlah legislator surabaya.

“Kalau saat ini, harusnya BK itu lebih menyoroti soal pemakaian plat hitam terhadap mobil dinas sejumlah anggota dewan,” paparnya.

“Yang aslinya berplat merah lantas diganti dengan nopol palsu berplat hitam, karena fungsi BK memang mendisiplinkan anggota,” pungkasnya.