Tunda Pembahasan PG

Masduki Toha

Masduki Toha

Surabaya – Berdasar surat nomer B-02/DPD II/PG/III/2016, tentang perubahan struktur Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (F-PG DPRD) Surabaya tanggal 21/03/2016 dari DPD II PG Surabaya pada akhinya belum bisa dibahas oleh pimpinan DPRD Surabaya. Dikarenakan salah satunya dianggap masih memunculkan konflik intern.

“Tanggal 21, kami memang menerima surat dari Partai Golkar terkait penggantian pengurus fraksi di DPRD Surabaya, tetapi yang harus diketahui, surat yang bisa kita bahas itu hanya yang berasal dari fraksi,” kata Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya.

Masduki menambahan, dari hasil konsultasi dengan Armuji sebagai Ketua DPRD Surabaya. Seluruh unsur pimpinan sepakat untuk menunda pembahasannya. Karena diketahui di tubuh partai dengan lambing pohon beringin di Surabaya sedang dilanda konflik intern.

“Sambil kita menunggu perkembangannya dan dua-duanya akan kami panggil untuk membantu penyelesaiannya,” tambahnya.

Masih kata Masduki, sampai saat ini, status dari Pertiwi Ayu Khrisna sebagai ketua Fraksi masih sah dan berlaku. Karena untuk menggantinya harus melalui tahapan rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan rapat paripurna.

M Sholeh merupakan kuasa hukum dari Pertiwi Ayu Khrisna saat menghadap ke Masduki dan menyampaikan, bahwa M Alyas sebagai ketua dengan status Plt tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan reposisi dan restrukturisasi.

“Intinya ada 4 poin, pertama, surat Plt itu cacat karena kewenangannya tidak ada untuk melakukan reposisi, pergantian fraksi itu harus melalui rapat pleno, tapi yang terjadi malah pemalsuan tanda tangan, kedua, ini tidak sesuai PO, harusnya dia baca lagi itu,” ungkapnya.

M Sholeh menyampaikan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) telah memenangkan Munas Riau.

Maka seharusnya tidak ada lagi pejabat Plt dan untuk Surabaya kembali ke Adies kadir. Ke empat, sebagai kuasa hukum kami meminta kepada ketua DPRD untuk menunda proses surat dari DPD pimpinan M Alyas, sampai konflik internnya selesai.

“Diman-mana, jabatan Plt itu tidak punya kewenangan strategis, dan untuk mengganti posisi ketua Fraksi itu seharusnya berbasis kinerja, bukan like n dislike,” paparnya.