Pidsus Tidak Perlu Izin

MKJakarta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Bahwa untuk penegak hukum yang akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR dan DPD terlebih dahulu harus mendapat izin dari Presiden.

Pada keputusan tersebut telah membuat riak bahkan dianggap akan mempersulit penegakan hukum oleh kalangan pengamat politik dan masyarakat luas.

Arief Hidayat Ketua MK angkat bicara terkait UU nomor 17 tahun 2014. Arif menyampaikan, mengenai keputusan tersebut dan artinya pada kasus pidana umum (Pidum), sedangkan untuk pidana khusus (pidsus) tidak perlu izin dari Presiden Republik Indonesia (RI).

Masih kata Arief, pidsus seperti narkotika, terorisme maupun korupsi. Jadi keputusan MK sama sekali tidak melemahkan dari aparat penegak hukum.