Peserta BPJS Ditolak Rumah Sakit

Agustin Poliana

Agustin Poliana

Surabaya – Keluhan terhadap layanan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan pernah habis sampai kapanpun.

Disamping tidak transparannya tentang iuran yang disetorkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Bahkan mengenai kelebihan dana penyetoran dari peserta BPJS Kesehatan juga tidak diberitahukan.

Ternyata nasib peserta BPJS Kesehatan juga tidak jelas dan tidak sedikit pasien yang ditolak oleh pihak Rumah Sakit (RS).

Agustin Poliana Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, sebagai badan yang dilindungi Undang-Undang (UU) semestinya kejadian tersebut tidak boleh terjadi.

Laporan yang masuk di Komisi D DPRD Surabaya, hampir tiap hari kerap menerima aduan. Padahal, apapun alasannya setiap masyarakat yang datang ke RS harus tetap dijalani.

“Meskipun lupa tidak membawah kartu BPJS, warga harus tetap dilayani, karena masyarakat sudah membayar layaknya pasien umum,” kata Agustin.

Masih kata Agustin, banyak kasus pasien meninggal dunia lantaran tidak kunjung dilayani RS. Padahal mereka sudah bersusah payah membayar premi.

Maraknya kasus penolakan pasien mengindikasikan pihak RS tidak percaya dengan BPJS Kesehatan. Dengan sistem subsidi silang, pasien harusnya bisa dilayani dengan baik ketika datang berobat.

“Ini harus dievaluasi secara total, kita ingin BPJS Kesehatan cerita apa adanya, jangan hanya yang baik-baik saja yang dilaporkan ke kita,” tegasnya.

Agustin menambahkan, tentang kualitas obat bagi pasien BPJS. Menurutnya, sebagian obat yang diberikan kepada pasien kualitasnya sangat rendah.

Tidak hanya itu, rekomendasi obat yang diberikan RS juga sering tidak dipenuhi. Misalnya resep untuk 1 bulan oleh bagian obat biasanya hanya diberikan setengahnya.

Anugrah Ariyadi anggota Komisi D DPRD Surabaya mengatakan dengan jumlah 31 kecamatan di Surabaya, sudah selayaknya BPJS Kesehatan cabang Surabaya memiliki perwakilan di setiap kelurahan.

“Kasihan warga jika warga harus berdesak-desakan di Dharmahusada, itupun belum tentu selesai dalam 1 hari,” pungkas Anugrah.