Perubahan Nomenklatur Pendukung Sekolah Harus Dilakukan

Saiful Rachman kadispendik prov jatim

Saiful Rachman kadispendik prov jatim

Jawa Timur, portal nasional – Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur, melakukan penanganan sangat serius terkait adanya peralihan wewenang pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah daerah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi.

Batas akhir penyerahan berkas Personel serta Prasarana dan sarana juga Dokumen (P2D) dari pemerintah daerah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi dipastikan sudah selesai.

Dalam jangka waktu satu tahun kedepan, pihak pemerintah provinsi meminta agar pihak sekolah yang sekarang menjadi kewenangan provinsi untuk bisa tenang dan menjalankan aktivitasnya secara normal.

Saiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menegaskan, meski wewenang pengelolahan diserahkan ke provinsi, pihak provinsi tidak akan melakukan intervensi ataupun penekanan ke pihak sekolah. Karena proses belajar mengajar yang dilakukan pihak sekolah tidak boleh terganggu dan harus tetap berjalan normatif sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk kegiatan tertentu, khususnya ujian nasional, kita kembalikan ke daerah kabupaten/kota. Tugas berat harus dipikul bersama, dipikirkan bersama dan harus ada inovasi di sekolahan, biaya tergantung bagaimana inovasi sekolah,” kata Saiful Rachman.

Untuk menjaga komunikasi berjalan lancar, akan ditempatkan kantor cabang pendidikan provinsi di masing-masing daerah. Ini dilakukan untuk mengantisipasi jika perjalanan ke Dinas Pendidikan Provinsi terlalu jauh dan waktu tempuh banyak memakan waktu.

Sucipto, Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan bahwa adanya peralihan wewenang pengelolahan SMA dan SMK dari daerah kabupaten / kota ke provinsi itu dilaksanakan dari sarana dan prasarana seperti halnya nomenklatur.

“Mulai dari kop surat, papan sekolah, seragam, prasarana dan SDM (daftar pns) harus sudah ditangani provinsi, termasuk adanya pemberlakuan UPTD Dinas Pendidikan di daerah, sistem keuangan dan kenaikan jabatan dengan PPDB dan beberapa yang lainnya akan menjadi wewenang provinsi,” jelas Sucipto./*