Pertanyakan Ketegasan Walikota

Moch Machmud

Moch Machmud

Surabaya – Pembatalan kontrak kerja Built Operate and Transfer (BOT) Pasar Turi Baru (PTB) dengan PT Gala Bumi Perkasa (GBP) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum ada titi terang. Meskipun beberapa pelanggaran kontrak pada pembangunan PTB telah dilakuka oleh PT GBP.

Seperti yang disampaikan oleh Moch Mahmud anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya hampir pasti tidak akan mau melakukan pembatalan perjanjian BOT pembangunan PTB.

“Masalahnya sudah jelas, jika dikembalikan pada perjanjian, Pemkot sangat bisa melakukan pembatalan,” kata Machmud. “Namun Walikota sekarang, saya kira tidak akan berani mengingat pembuat perjanian adalah Wali kota sebelumnya yang juga satu partai dengannya,” tambahnya.

Masih kata Machmud, dalam klausul perjanjian BOT PTB ternyata tidak pernah ada klausul sangsi. “Kedua pihak jika melakukan pelanggaran, jadi bagaimana nasib PTB juga tidak jelas,” paparnya.

Vincencius yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya menambahkan, PT GBP telah menarik sevice charge pada pedagang sebesar Rp (rupiah) 100 ribu tiap meterpersegi dari yang seharusnya Rp 75 ribu sesuai dokumen kualifikasi.

“Tidak masuk akal, bila Pemkot tidak berani bertindak menghentikan aktifitas PTB, harus dibatalkan itu perjanjian dan usut secara hukum,” ujarnya.

Menurutnya ada sinyalemen uang jaminan sebesar Rp 200 milar sebagai syarat sebelum kualifikasi adalah fiktif. “Perlu diusut bagaimana ini terjadi,” pungkasnya.