Pertanyakan Hak Masyarakat Berujung Penjara

KejagungSurabaya – Rupanya masyarakat harus berhati-hati ketika mau menanyakan haknya kepada pejabat publik.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan dilaporkan ke pihak berwajib, seperti yang dialami Rudi Marudut.

Semua itu berawal dari mempertanyakan anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) pada Ahmad Yardo Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemerintahan.

Rupanya hal tersebut direspon berbeda dengan Yayuk Eko Agustin sebagai Asisten 1 bidang Pemerintahan (Pem) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Yayuk melaporkan Rudi ke Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya.

Dengan nomer laporan : LP/B/530/VII/2017/Jatim/Restabes SBY tanggal 19/Juli/2017.

Dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE).

Oleh kepolisian, Rudi akhirnya di tetapkan tersangka melalui surat panggilan No : S.PGL/4414-A/IX/2017/SATRESKRIM.

Untuk kasus yang menjerat Rudi, tim Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Tri Daya Cakti” memberikan bantuan hukum.

Beberapa pengacara yang mendampingi Rudi diantaranya, Hermawan Benhard Manurung dan Victor A Sinaga.

Dalam gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan No:768/Pdt.G/P/2017/PN.Sby tanggal (29/10/3017). Sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Gugatan tersebut ditujukan kepada Yayuk Eko Agustin dengan gugatan perdata imatriil sebesar Rp (rupiah) 5 Miliar. kemudian gugatan kedua kepada Yardo sebesar Rp 2 Miliar.

“Bahwa Hakim sudah tiga kali kesempatan sidang mediasi ini meminta supaya Prinsipal Tergugat 1 dan 2 dapat hadir bersama dipersidangan,“ kata Viktor selakua kuasa hukum dari Rudi.

“Tidak diwakilkan terus seperti ini, sehingga kuasa hukum Tergugat meminta maaf lagi karena Prinsipalnya tidak bisa hadir,“ tambahnya.

“Kali ini disampaikan alasan, bahwa Yayuk sedang di panggil ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk gelar perkara,“ urainya.

Saat sidang mediasi tanggal 02/11/2017 lalu, yang dipimpin Pujo Saksono selaku majelis Hakim adalah Damai dengan konsep tertentu.

Dimana pada sidang berikutnya pihak penggugat dan para tergugat. Diminta oleh majelis hakim untuk sama-sama mengajukan Konsep Damai yang dimaksud.

Sampai berita ini dipublikasikan, pihak tergugat belum dapat di konfirmasi.