Perjuangkan Pendidikan Gratis

Junaedi

Junaedi

Surabaya – Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya akan memperjuangkan pendidikan gratis untuk Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K).

Meskipun dalam Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Bahwa pengelolaannya mulai tahun 2017 berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Junaedi Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, pihaknya akan memanggil beberapa pihak terkait. Diantaranya, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota dan Provinsi, Bagian Hukum, Bina Program, Badan reperncanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Asisten Sekota guna mencari solusi soal pendidikan di Surabaya.

Masih kata Junaedi, dalam pertemuan nantinya. Komisi D ingin mengetahui bagaimana pengelolaan pendidikan SMA/K Surabaya ke Dinas Pendidikan Jatim.

Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyerahkan Personel, Pendanaan, Sarana Prasarana dan Dokumentasi (P3D) ke Pemprov Jatim.

“Hasil pertemuan ini akan kita jadikan pedoman untuk konsultasi ke pusat,” terangnya.