Perda Nomor 08 Cacat Hukum

Eko Sugitario

Eko Sugitario

Surabaya – Profesor Eko Sugitario pakar Hukum Tata Negara mengatakan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2014 tersebut cacat hukum bahkan bisa dikatakan lumpuh.

Jika Perda ini ditetapkan pada tanggal 21/07/2014 lalu. Harusnya pada hari yang sama perda tersebut juga harus diundangkan.

“Belum 1 bulan pemerintah sudah melakukan penyegelan,” tambahnya. “Terus bagaimana pengelola bisa mengurusnya,” ungkap Eko.

“Sedangkan sudah disebutkan dalam pasal 20 bahwa ada waktu tenggang 3 bulan untuk mengurus ijinya, ini saya rasa sangat aneh,” ujarnya.

Eko menambahkan, ada semacam pertemuan yang lebih intens antara pengusaha dengan Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya.

Sebenarnya penutupan toko moderen tidak tepat kalau mengacu Perda nomor 8 tahun 2014. Tapi lebih mengarah pada Perda nomor 7 tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kenapa pemerintah menanyakan omset, itu tidak benar, lebih aneh lagi, di dalam Perda menyebutkan ada jarak antara toko modern dengan toko kecil kecil,” terangnya.

“Tapi jarak anatara toko swalayan dengan toko swalayan yang lain tidak ada, ini namanya persaingan bebas,” anehnya.