Perda Mihol Diganjal Gubernur

Blegur Prijanggono

Blegur Prijanggono

Surabaya – Tim Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Minuman beralkohol (Pansus Raperda Mihol) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya agar bisa memulai pemberlakuan aturannya di bulan suci Ramdhan akhirnya kandas.

Semua itu disebabkan berkas Raperda Mihol sempat tertahan cukup lama di Bagian Hukum Provinsi Jawa Timur (Prov Jatim) dan telah direvisi setelah persetujuannya dilimpahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov Jatim.

“Sebenarnya kami berharap agar bagian hukum Provinsi Jatim bisa bekerja dengan cepat, sehingga Perda Minhol bisa dimulai penerapannya di bulan suci Ramadhan ini, tetapi hingga sekarang belum ada kabar yang pasti,” kata Blegur Prijanggono Ketua Pansus.

“Jujur dari awal saya memang sangat khawatir dengan kuatnya intervesi ditingkat pembahasan, saat saya tanyakan ke pak Himawan Bagian Hukum Prov Jatim terkait posisi Perda Minhol kota Surabaya,” tambahnya.

“Dia mengatakan jika ada catatan revisi, namun tidak dijelaskan apa isi revisinya dan kini dikatakan bahwa berkasnya sedang dipelajari oleh Disperindag karena merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,” terangnya.

“Karena gagal di tempat kami, bukan tidak mungkin intervensi itu kembali muncul saat dimintakan persetujuan ke tingkat prov Jatim,” ungkapnya.

“Untuk itu saya akan cek betul apa isi revisinya, saya berharap catatan revisi dari bagian hukum dan Disperindag Prov Jatim tidak mengurangi konten pokok dalam Perda itu, karena saya akan terus mengawal sampai kapanpun,” tandasnya.

“Itulah alasan kami terus memberi perhatian khusus kepada Perda minuman beralkohol sampai ke tingkat persetujuan di Prov Jatim,” kata Osama CF Ketua Umum Laskar Merah Putih.

“Karena sangat memahami bahwa intervensi dari beberapa kelompok yang berkepentingan dengan peredaran minuman berlakohol di kota Surabaya sangat kuat, kalau perlu saya akan datangi bagian hukum Prov Jatim,” tambahnya.

Himawan Kabag Hukum Prov Jatim mengatakan, bahwa kondisinya sedang menunggu persetujuan Gubernur, namun tidak menjelaskan kabar adanya catatan revisi.