Perda Cagar Budaya Terlalu Lemah

Vincensius

Vincensius

Surabaya – Dirobohkannya bangunan bersejarah rumah eks radio perjuangan yang merupakan tempat Bung Tomo berpidato saat perjuangan kemerdekaan 10 November 1945 di Jl. Mawar 10-12 dibongkar tanpa sepengetahuan Tim Cagar Budaya Kota Surabaya.

“Kita lihat sendiri bahwa bangunan yang sebelumnya berdiri, roboh begitu saja, artinya, ini bisa kita pelajari nilai-nilai peradapan yang saat itu terjadi,” kata Vincensius anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya

“Namun ketika dirobohkan, pemiliknya sangat tidak beradab, oleh karena itu, saya minta sesegera mungkin, Komisi C memanggil dinas-dinas terkait dan juga pemiliknya,” tambahnya.

Masih kata Vincensius, apabila kita temukan nantinya, proses pelanggaran secara dasar maka ini akan dibawah keranah hukum.

“Perlu kita ketahui, Peraturan Daerah (Perda) nomor 05 tahun 2005 tentang cagar budaya, ada kriteria-kriteria bangunan, ini digolongkan bangunan kriteria B,” ungkapnya.

“Bangunan ini bisa dipugar apabila dapat direstorasi dan direkrontruksi, dapat dipugar apabila dapat mengganggu penghuni, masalahnya bangunan ini berdiri kokoh dan tidak mengkawatirkan penghuni, atas dasar apa bangunan ini dirobohkan,” paparnya.

“Kalaupun dari Pemerintah Kota (Pemkot) mengizinkan dasarnya juga apa, sesuatu yang dirobohkan harus mendapat izin dari Kelapa Daerah (Kada) lewat dinas terkait,” jelasnya.

“Kalau tidak mendapat izin, ini bertindak sendiri, maunya sendiri, dan saya sayangkan juga, kalau mereka pelajari Perda 05 tahun 2005 ini juga ada kelemahan,” ungkap Vincensius.

“Dikatakan apabila orang dengan sengaja menghilangkan bangunan cagar budaya, maka sanksi pidana maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp (rupiah) 50 juta,” pengkasnya.

Vinccensius menyampaikan, apabila dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku. Vincensius menegaskan bahwa Pemkot dapat tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Begitu juga dengan Pemkot mengeluaran izin, Pemkot sendiri dapat dibawah keranah hukum.