Perbaikan PBI BPJS Segera Digulirkan

BPJS

BPJS

Surabaya – Perbaikan Program Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Surabaya segera digulirkan.

Untuk tahap awal, disediakan slot sebanyak 60 ribu untuk warga yang membutuhkan tapi belum masuk dalam kuota tahun ini.

Mulai bulan 12/2014, bakal ada tambahan peserta PBI BPJS baru dari golongan Lanjut Usia (Lansia) yang tidak mampu. Untuk program ini, sejumlah regulasi anyar bakal diberlakukan.

Reni Astuti anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menjelaskan, ada sejumlah regulasi anyar yang diberlakukan dalam pendistribusian jatah PBI BPJS tahun depan.

“Ini untuk antisipasi agar tambahan penerima program ini bisa benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Reni mengatakan, dari hasil pembahasan yang dilakukan komisi D bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappemas), penambahan jumlah peserta PBI BPJS mengacu pada hasil survei ulang yang dilakukan pemkot.

Selain itu, warga yang belum masuk dalam daftar penerima PBI BPJS juga bisa mendaftarkan diri. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar mereka bisa masuk. Pertama, warga bersangkutan harus berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK).

Bahkan, calon pendaftar hanya diperuntukkan bagi warga yang mengalami penyakit kronis. ‚ÄĚUntuk itu, warga yang mengajukan pendaftar agar masuk dalam PBI harus mendapat surat pengantar dari puskesmas,” ungkapnya.

“Semuanya sudah ada dalam (Perwali) nomor 53 Tahun 2014,” ungkap Reni.

Sesuai proyeksi, total ada dana Rp (rupiah) 186 miliar yang bakal disiapkan. Dana itu bisa dipakai untuk membiayai warga miskin yang hingga masih belum terkover dalam program jaminan kesehatan. Untuk tahap awal, dana sebesar itu diproyeksikan untuk 60 ribu warga miskin yang belum masuk PBI BPJS.

Selain itu, ada juga alokasi dana tambahan Rp 40 miliar. Dana itu bakal ditambahkan jika masih ada warga miskin belum masuk program itu.

Selain tambahan dana jaminan kesehatan, yang juga disepakati adalah pelaksanaan pendataan ulang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) (rumah tangga miskin).