Perampasan Tanah Warga

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya akan menggunakan hak angket guna menyelesaikan sengketa lahan yang ditempati super mall Grand City.

Dimana hak angket akan digunakan apabila permasalahan sengketa lahan tersebut tidak ada penyelesaian. Sebab, ahli waris yang memiliki lahan dengan luas 5 Hektar (HA) telah berjuang selama 12 tahun.

Baktiono anggota Komisi B DPRD Surabaya megatakan, hak angket sebagai usaha dewan mencari titik temu antara ahli waris dengan pihak-pihak yang terlibat.

Terlebih untuk mencari tahu disaat proses pelepasan tanah dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada PT Singo Barong Kencana hingga lahan tersebut dimiliki oleh PT Hardaya Widia Graha.

“Kalau penyelesaiannya lewat hukum, prosesnya sangat lama, bisa saja tidak selesai-selesai,” kata Baktiono.

Heri Siswanto perwakilan PT Singo Barong Kencana mengatakan, pihaknya memiliki tanah di Gubeng Pojok nomor 48-50 sejak 1989. Tanah yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan dan Kemanan melalui ruislag.

“Pada saat itu Departemen Pertahanan dan Keamanan ini memiliki sertifikat hak pakai,” tambahnya.

Masih kata Heri, saat terjadi krisis, lahan tersebut dijaminkan ke bank. Kemudian tanah itu kemudian dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan pemenang lelangnya adalah PT Hardaya Widia Graha.
Ardi Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya menyampaikan, dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa lahan di gubeng pojok tidak ada masalah.

“Tanah tersebut milik Grand City, jadi mengenai status tanah itu di BPN sudah selesai,” ungkapnya.

Nuraini sebagai ahli waris menyangkal keterangan tersebut. Sejak tahun 1994 tanah asetnya sudah atas nama Hartati Murdaya pemilik dari PT Hardaya Widia Graha.

Nuraini mengaku berjuang untuk mendapatkan haknya selama 12 tahun. Melalui jalur hukum sudah ditempuh bahkan 3 kali sidang di Pengadilan Negeri (PN) tidak diteruskan karena pihak Grand City tidak datang. Laporan ke kepolisian juga tidak ditanggapi dengan serius.