Penyimpangan Dana IT Tembus Angka Milyaran Rupiah

ITSurabaya – Walau Surabaya dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur (BPKP Jatim) dengan status Wajar Tanpa Terkecuali (WTK) itu merupakan kamuflase yang sengaja diciptakan oleh petugas BPKP Jatim.

Fakta dilapangan, ternyata ada beberapa poin yang seperti tidak dilakukan pemeriksaan oleh BPKP Jatim. Salah satunya adalah terkait adanya proyek Infomatika dan Teknologi (IT) yang ada di beberapa instansi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Berdasar hasil penelusuran terkait anggaran IT yang mencapai milyaran rupiah di Pemkot Surabaya. Ternyata Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya sama sekali tidak mengetahui.

Parahnya mekanisme yang dilakukan pada sistem Penunjukan Langsung (PL) ataupun lelang juga tidak diketahui oleh Banggar.

Fakta dilapangan, bahwa proyek IT tersebut banyak sekali permasalahan. Diantaranya, lambatnya pada saat akan membuka akses internet yang ada di DPRD Surabaya. Tidak hanya itu, beberapa kali tidak bisa diakses.

Ini menunjukkan adanya penyimpangan anggaran yang telah dilakukan oleh beberapa pemegang kebijakan yang ada di DPRD Surabaya. Hingga berita ini diturunkan Afgani Wardhana selaku Sekretariat DPRD Surabaya belum memberikan pernyataan secara resmi.