Penyimpangan Anggaran Pemilu

bpk Jakarta – Signal adanya penyimpangan anggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 semakin kuat. Berdasar hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menguatkan adanya kerugian yang dialami negara mencapai angka Rp (rupiah) 34 miliar.

Informasi yang berhasil digali, pada minggu depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diundang rapat dengan beberapa komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Indikasi kerugian negara pada Pemilu 2014 lalu diantaranya, fiktif Rp 3.928.222.524, kekurangan volume pekerjaan Rp 788.042.109, pembayaran ganda dan melebih standar yang berlaku Rp 2.828.422.693, kelebihan pembayaran Rp 2.572.566.028.

Pembayaran pada pihak yang tidak berhak Rp 1.705.513.989, Selisih kurang kas Rp 1.452.619.946, pemusnahan logistik Pemilu dan rekanan tanpa persetujuan KPU Rp 479.884.838, pemahalan harga Rp 7.038.174.965, spesifikasi barang dan jasa yang diterima sesuai dengan kontrak Rp 33.072.000

Bukti tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran Rp 6.967.873.865,penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Rp 168.330.000, pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp 1.258.621.360, pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan Rp 2.011.396.424 bahkan juga pada roses perencanaan dan pelelangan pengadaan tidak sesuai ketentuan Rp 3.116.511.772.