Pangkas Gaji GTT, Kepala Dinas Pendidikan Cuek

pendidikSurabaya – Dalam dengar pendapat Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya terkait pemotongan gaji Guru Tidak Tetap (GTT), malah mendapat perlindungan seperti yang disampaikan oleh Persatuan Kepala Sekolah Seluruh Surabaya. Dengan mengatakan pemotongan tersebut tidak ada sama sekali.

Namun hal tersebut terpatahkan oleh bukti yang dimiliki Masduki Toha bersama dengan anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya sehingga para kepala sekolah tidak bisa lagi melakukan pembelaan.

Pasca dengar pendapat Eko Mediono Ketua Gruru Tidak Tetap (GTT) Surabaya menyampaikan, Upah Minimum Kota (UMK) yang mereka terima paling rendah Rp (rupiah) 1,4 juta dari ketentuan berdasar Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Pegawai Rp 2,2 juta.

Pelanggaran terbanyak dengan pemotongan tersebut adalah Kepala Sekolah (Kepsek) ditingkat Sekolah Dasar (SD) kemudian tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K). “Dalam kasus ini bahkan ada guru yang sampai bunuh diri,” tambahnya.

Ada indikasi praktek jual beli jabatan Kepala Sekolah sampai penyerahan “upeti” terjadi di Surabaya sebab hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak melakukan tindakan apapun.