Pengurus Parpol Dilarang Pegang Jabatan

Junaidi

Junaidi

Surabaya – Pembahasan pertama perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) belum ada titik temu.

Pada pertemuan pembahasan di ruang Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya tidak bisa dilanjutkan disebabkan perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak membawah matrik yang akan dibahas.

“Secara garis besar ada 20 perubahan pasal, dan pada pertemuan jumat lusa akan dibawahkan metrik,” kata Rizky Budiman perwakilan dari Bagian Hukum Pemkot Surabaya.

“Kalau semua disiapkan, saya prediksikan tidak membutuhkan waktu lama pembahasan perubahan pasal pada Perda PDTS KBS akan selesai,’ kata Masduki Toha Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) PDTS BKS.

“Pasal per pasal itu saling berkaitan, jadi harus ada maksud dan tujuannya dikakukan perubahan tersebut,” tambah Yayuk Puji Rahayu anggota Pansus PDTS KBS.

Pasca pembahasan Pansus, Junaidi Ketua Pansus PDTS KBS mengatakan, Perda yang dimasukkan oleh Pemkot ada beberapa pasal yang perlu dirubah.

“Contoh kecil ini ada pada pasal 14 huruf C menyebutkan, pengurus Partai Politik (Parpol) dan mantan anggota Legislatif tidak diperbolehkan memangku jabatan di PDTS KBS,” terangnya.

Untuk pembahasan perubahan Perda PDTS KBS akan dilanjutkan pada senin mendatang dengan agenda yang sama.