Pengembang Pemkot Hilangkan Fasum

kms cSurabaya – Tidak sedikit pengembang perumahan hingga saat ini masih belum juga menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kembali mendapat sorotan dari kalangan legislator Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Hal itu yanng membuat Komisi C DPRD Surabaya memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya (DPUCK) terkait masalah fasum yang dikeluhkan warga.

Akhmad Suyanto anggota Komisi C mengungkapkan, berdasar data dari Pemerintah Kota (Pemkot) tahun 2011. Sebanyak 125 dari 190 pengembang yang belum menyerahkan fasum.

Masih kata Suyanto, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti kondisi tersebut apakah disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak Pemkot atau memang ada unsur kesengajaan dari pengembang.

“Kawasan perumahan Pakuwon dan Ciputra belum menyerahkan fasum karena terus membeli tanah, sehingga luasan bertambah,” ungkapnya.

“Sementara berdasarkan aturan apabila 75 persen pembangunan sudah selesai, maka fasum harus diserahkan kepada pemerintah,‚ÄĚ paparnya.

Vinsensius yang juga anggota Komisi C menambahkan, Pemkot Surabaya perlu melakukan pendataan terhadap pengembang di Surabaya. Pendataan ini untuk melakukan klasifikasi atas pengembang besar, sedang, dan kecil.

Vinsensius menambahkan, setelah selesai melakukan pendataan. Pemkot perlu melakukan maping masalah kemudian untuk dicarikan solusi terbaik. Untuk mencarikan solusi atas masalah fasum, perlu adanya tim yang bekerja khusus untuk mengurasi problem fasum.

Vinsensius mengungkapkan, selain fasum yang masih banyak belum diserahkan kepada pemerintah, tidak sedikit pula fasum yang yang dipergunakan untuk reklame. Seperti fasum di di perumahan Darmo Boulevard.

Bahkan Vinsensius mengusulkan agar Pemkot Surabaya merevisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 07 tahun 2010 tentang penyerahan sarana dan prasarana. Vinsensius menilai, banyak kelemahan yang bisa digunakan oleh pengembang untuk tidak menyerahkan fasum.