Pengacara Dan Dokter Tidak Bisa Dilelang

Vincensius

Vincensius

Surabaya – Menggunakan pengacara dari luar pemerintah rupanya masih menjadi perdebatan. Sebab, pengadaan jasa pengacara tidak mungkin menggunakan proses lelang.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk pengadaan jasa diatas nilai Rp (rupiah) 200 juta harus melalui mekanisme lelang.

Vinsensius anggota Badan Legislatif (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, ada jasa yang tidak bisa dilelang, yakni pengacara dan dokter.

“Lucu jadinya kalau jasa pengacara dilelang,” kata Vincensius. “Kalau jasa pariwisata masih wajar, ini pengacara dilelang,” ungkapnya.

Masih kata Vincensius Awey, mekanisme pengadaan jasa pengacara perlu dipikirkan. Apakah harus lelang atau ada cara lain.

Vincensius menyampaikan, memandang Undang-Undang (UU) perbendaharaan negara perlu adanya ulasan. Apakah memungkinkan, pengadaan jasa kuasa hukum untuk penyelamatan aset melalui mekanisme Penunjukan Langsung (pl).

“Ulasan ini bisa dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di legislatif pusat untuk mengkaji kembali, apakah ada ruang untuk penunjukan langsung untuk jasa pengacara,” tuturnya.