Penertiban Berdampak Domino

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Akibat banjir yang menggenangi pada beberapa titik. Setelah Tri Rismaharini (Risma) Wali Kota Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Jagir.

Tidak membutuhkan waktu lama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penertiban beberapa bangunan permanen di Jalan Bentul I. Sekitar 17 stand Pedagang Kali Lima (PKL) telah rata dengan tanah.

Reni Astuti anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (DPRD) Surabaya mengatakan, bahwa dirinya mendapat kabar dari warga maupun PKL dan langsung ke lokasi.

Kejelasan yang di dampaikan pada Reni ialah, bangunan permanen tersebut menyebabkan banjir dan harus dihilangkan.

Beberapa pengurus kampung dikumpulkan oleh Pemkot Surabaya serta menyampaikan untuk melakukan pembongkaran sendiri hingga batas waktu 20/01/2018. Bila tidak, Pemkot Surabaya sendiri yang akan membongkar.

Bahkan Pemkot sendiri menjanjikan setelah dilakukan pelebaran saluran air. PKL dapat melakukan aktifitasnya kembali, namun hingga sampai saat ini masih belum ada kejelasan walau pembangunan telah selesai.

“Normalisasi saluran air adalah langkah tepat dalam pengendalian banjir,” kata Reni.

“Upaya Pemkot dalam normalisasi semestinya tetap memperhatikan sisi sosial kemanuasiaan,” tambahnya.

Masih kata Reni, Peraturan Daerah (Perda) nomer 02 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pada pasal 10 ayat 1c, setiap orang/badan dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 44 mengenai sanksi administratif bagi yang melanggar pasal 10 akan dikenakan hukuman sanksi administratrif berupa.

Teguran lisan, Peringatan tertulis, Penggantian pohon, Penertiban, Penghentian sementara dari kegiatan, Denda administrasi dan/atau Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.

Reni menerangkan, adapun Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Semenjak Perda di undangkan tanggal 02/04/2014 lalu. Namun Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang tata cara penerapan sanksi administratif belum dibuat sehingga tidak ada acuan baku teknis penerapan sanksi.

Reni mengatakan, jadi peringatan yang disampaikan oleh Pemkot Surabaya pada beberapa PKL.

Melanggar Perda nomer 02 tahun 2017 pasal 44 yang mengatur tentang sanksi administratif.

Sementara di Perwali yang mengatur penerapan sanksi administratif belum ada.

Perlu diketahui, dampak pembongkaran yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah ruang pertemuan warga (balai) yang ikut dibongkat.

Dimana balai tersebut juga untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)