Pendirian UPT Untuk Maksimalkan Fungsi Pengawasan

Saiful Rachman, Kadispendik Prov Jatim

Saiful Rachman, Kadispendik Prov Jatim

Jawa Timur, portal nasional – UU 23 Tahun 2014 tentang peralihan SMA/SMK/LB/PK, yang mengatur pengelolaan seluruh SMA/SMK berada di bawah kewenangan provinsi, dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi yang diberlakukan pada 1 Januari 2017 dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah provinsi Jawa Timur.

Saiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan simulasi setelah serah terima P3D tuntas, yakni 1. Pendataan personel, 2. Pembiayaan, 3. Prasarana dan sarana, dan 4. Dokumen, dimana daerah kabupaten/kota paling lambat menyerahkan P3D ke provinsi pada tanggal 2 Oktober 2016, sedangkan untuk penyerahan inventarisasi pendataan P3D paling lambat tanggal 31 Maret 2016.

Saiful Rachman menegaskan, pengalihan kewenangan mengelola SMA/SMK dan Pendidikan Khusus merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan mempersiapkan pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pendirian UPT tersebut tidak ditempatkan di semua kabupaten/kota, melainkan dua daerah kabupaten/kota diberi satu UPT. Dan UPT tersebut dimanfaatkan untuk mengawasi sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK/Luar Biasa dan Pendidikan Khusus.

‚ÄúKami akan konsultasikan ke Kemendikbud dan Kemendagri apakah pendirian UPT perlu dilakukan atau membentuk fungsi pendidikan lain untuk melakukan pengawasan SMA/SMK/LB/PK yang tersebar di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur,‚ÄĚ kata Saiful Rachman./*