Pemkot Terancam Tuntutan Balik

Anugrah AriyadiSurabaya – Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mengaman 1496 permen dari berbagai jenis. Akhirnya mendapat kritikan dari Anugrah Ariyadi anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Ya, begini, artinya, dengar pendapat pada siang ini telah dibuktikan dan sudah didengarkan oleh beberapa pihak yang kita undang,” kata Anugrah.

“Dimana Balai Pengawasan, Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan penjelasan, bahwasannya uji lab dari bahan-bahan yang diisukan itu ternyata negatif” tambahnya.

“Sehingga kami sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya mengingatkan, agar berhati-hati untuk rekan-rekan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam hal menertibkan,” tuturnya

“Apalagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban sampai mengamankan barang dan sebagainya,” ungkapnya.

“Apakah menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya mereka, apakah mereka punya hak untuk menyita barang itu,” tanyanya.

Masih kata Anugrah, dan kebetulan juga terkait makanan itu atau siap saji maupun produk lain. “Di DPRD ini lagi dirumuskan untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) nya, masih dalam bentuk Raperda, Panitia Khusus (Pansus) nya saja belum terbentuk,” ungkapnya.

“Sangat disayangkan sekali kawan-kawan itu melakukan tindakan yang berada diluar batas kewenangannya, bahkan dipublikasikan seakan-akan itu menjadi hal yang seperti itu,” ungkapnya.

“Kalau kemudian dihukum seperti bahwa sudah melakukan tindakan yang tidak benar, itu sudah menjadi tugas kawan-kawan untuk merehabilitasi,” terangnya.

“Seperti kalau tindakan di pidana kalau tidak terbukti harus direhabilitasi, dikembalikan lagi barang-barangnya, itu dengan catatan kalau pengusha dan pedagang kalau menerima,” paparnya.

“Kalau sebaliknya, Meraka dalam hal ini pengusaha dan pedagang melakukan tuntutan hukum hak mereka juga, sebab meraka telah diperlakukan seperti itu,” pungkasnya.