Pemkot Memberlakukan Pendidikan Gratis Pada Tingkat SMA/K Masih Terbuka

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Program mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah terhenti sampai kapanpun. Dengan berbagai cara, seperti peningkatan masalah mutu pendidikan hingga sampai saat ini masih terus digalakkan.

Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sangat begitu perduli terutama pada sektor pendidikan.

Peluang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tetap memberlakukan pendidikan gratis pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) masih terbuka.

Meskipun berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) kewenangan tersebut mulai tahun 2017 mendatang dan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Reni Astuti sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya mengatakan, kemungkinan itu ada pada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi pelaksana UU nomor 23 tahun 2014.

“PP masih proses penyelesaian, diantaranya terkait pembagian kewenangan itu, PP maksimal terbit 2 tahun setelah UU berlaku,” terang Reni.

Reni menamahkan, perkiraannya PP tersebut akan keluar tanggal 03/10/2016 mendatang. “Alangkah baiknya PP keluar setelah inventarisasi Personel, Sarana Prasarana dan Personel (P3D) tanggal 31/03/2016,” ungkapnya.

Menurut Reni, hal itu terkait jadwal penganggaran, mulai RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Reni mengungkapkan, dalam pelimpahan pendidikan jenjang SMA/K bukan hanya berkaitan dengan tenaga pendidik, namun juga tenaga kependidikan. Nantinya, tenaga Guru yang berstatus PNS akan menjadi pegawai Pemprof Jatim.

Reni menerangkan, berdasarkan tahapannya, inventarisasi P3D selesai tanggal 31/03/2016. Kemudian serah terima personel berlangsung tanggal 02/10/2016. Namun demikian pendanaan bidang pendidikan sejak bulan 10 hingga bulan 12 tetap ditanggung APBD Kota.