Pemkot Harus Tingkatkan Pengawasan

Sugito

Sugito

Surabaya – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2017 mengenai pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan.

Dapat dipastikan seluruh aturan maupun Peraturan Daerah (Perda) terkait Hinder Ordinantie (HO/izin gangguan) dicabut.

Sugito Ketua Panitia Khusus (Pansus) pencabutan Perda nomer 04 tahun 2016 tentang HO menyampaikan, bahwa Pansus telah menyelesaikan pembahasannya.

Masih kata Sugito, hasil Pansus tersebut sudah diserahkan ke Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Pembahasannya telah kami selesaikan dalam waktu yang cukup singkat,” kata Sugito.

“Terkait izin gangguan ini sebenarnya sudah termaktup dalam persyaratan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB),” tambahnya.

“Karena didalamnya sudah menyangkut soal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengawasan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), jadi sebenarnya, yang dihilangkan itu hanya soal retribusinya saja,” terangnya.

“Dengan demikian, proses perizinan di wilayah kota Surabaya terjadi pemangkasan salah satu persyaratan,” ungkapnya.

“Tentu saja ini akan semakin memudahkan dan membantu para investor,” tuturnya.

Sugito mengatakan, setelah dicabutnya Perda tentang Restribusi. “Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah harus mengoptimalkan peran pengawasan,” jelasnya.

“Tentu saja dengan cara melibatkan jajaran ditingkat Kecamatan dan Kelurahan,” pungkasnya.