Pemkot Akui Gunakan Perda 4/2010

Toko Modern

Toko Modern

Surabaya – Pasca dibahas di Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Pembahasan penertiban toko modern juga rupanya dibahas dalam Komisi B bidang Perekonomian (EKo).

Mazlan Mansur ketua Komisi B menyampaikan, penanganan penertiban terhadap toko modern tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) serta tida dilakukan secara maksimal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Surabaya.

“Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada masalah ini merupakan kewenangan dari Asisten I bidang pemerintahan (Pem),” kata M Taswin Asisten II bidang Pembangunan (Pemb) Surabaya.

“Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan Surat Peringatan (SP) III pada tanggal 23/03/2015 lalu terkait masalah perizinan,” tambahnya.

Taswin menambahkan, pelaksanaan penertiban tersebut menggunakan Perda 04 tahun 2010 tentang Hinder Ordinantie (HO). “Setelah dilakukan rapat koordinasi (rakor) penertiban akan dilakukan pada tanggal 30/03/2015 mendatang,” terangnya.

Seperti yang disampaikan perwakilan dari Disperindag Surabaya. sekitar 375 yang mengajuan sosial ekonomi (sosek), dari semua itu 229 terdiri dari minimarket serta pasar tradisional, sisanya belum sama sekali.

Taswin meyakini dengan ada Perda 04 tahun 2010 yang direisi menjadi Perda 08 tahun 2014 tentu aturannya tidak tertutup kemungkinan akan lebih ketat.

Bahkan Irvan Widyanto Kepala Satpol PP menepis ketika disinggung kerja sendirian. “Ini merupakan tanggung jawab bersama, dar 578 toko modern brending ada 4, yaitu Alfa, Indomart, Circle, expres, sekitar 396 belum berizin,” tambahnya.