Pemerintah Abaikan Keberadaan Madin

Satuham

Satuham

Surabaya – Keberadaan Madrasah Diniyah (Madin) yang tersebar di hampir seluruh Indonesia bahkan telah berdiri sejak puluhan tahun silam.

Ternyata kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Baik sarana dan prasarana, maupun kesejahteraan para pengajar tidak pernah tersentuh kebijakan seperti halnya sekolah-sekolah pada umumnya.

Satuham Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jawa Timur (FKDT Jatim) mengatakan, selama ini perhatian pemerintah kurang serius terhadap keberadaan Madin.

Masih kata Satuham,di Jatim ada sekitar 62 ribu Madin yang tersebar di Kabupaten maupun Kota. Dari jumlah tersebut, 90 persen tidak tersentuh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan.

”Keberadaan Madin kerap dikesampingkan, padahal, Madin menjadi tonggak pendidikan yang sekarang banyak diadposi sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta,” terangnya.

Satuham menambahkan, saat ini banyak sekolah-sekolah umum memasukan nilai-nalai dalam mata pelajaran yang sebelumnya lekat dengan kurikulum yang diterapkan di Madin.

Dirinya menyontohkan, persoalan akidah ahlak, sejarah Islam, bahkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya spesifik seperti Bahasa Arab, Fikih, dan lain sebagainya sudah banyak didaposi sekolah umum.

Satuham menyampaikan, namun, pemerintah maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak pernah menyinggung sama sekali keberadaan Madin yang nyata-nyata memberikan kontribusi terhadap peralihan model pendidikan dari yang sifatnya konvesnional dengn hanya mengajarkan mata pelajaran yang bersifat umum, menjadi model pendidikan yang terintegrasi.

”Padahal jelas, di Madin selama ini sudah diterapkan baik Madin yang ada di perkampungan maupun Madin yang terdapat di Pondok Pesantren,” katanya.

Satuham menambahkan, isu mengenai full day school yang sebelumnya santer dilontarkan Mendikbud Muhajir Effendy sebenarnya selesai apabila pemerintah memberikan wacana ataupun contoh mengenai keberadaan Madin.

Faktanya, kata dia, harapan pemerintah agar siswa mendapat asupan ilmu yang terintegrasi baik umum maupun agama dalam hal ini ahlak, moral, dan lain sebagainya sudah sejak lama diterapkan di Madin.

Dia berharap, pemerintah mulai memberi perhatian lebih terhadap kebaradaan Madin lantaran kondisinya saat ini cukup memprihatinkan.

Perhatian yang diberikan, baik dari sisi keberadaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pengajar, maupun dari sisi kesamaan perlakuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sehingga ke depan Madin benar-benar menjadi lembaga formal.