Pembahasan Raperda Pajak Daerah Yang Dibahas Sudah Memasuki Pada Pasal Per Pasal

Herlina Harsono Nyoto

Herlina Harsono Nyoto

Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah yang saat ini tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah di Komisi A yang membidangi Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Herlina Harsono Nyoto merupakan Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah menyampaikan, dalam pembahasan ini antara Pansus Raperda Pajak Daerah dengan Dinas Pendatapan Daerah (Dispenda) Kota Surabaya, mulai masuk pada pembahasan penting.

“Ini masih dalam pembahasan, pada pasal 24 hingga 30, yang mengatur tentang pajaknya,” kata Herlina.

Herlina menambahkan, sejauh ini Pansus Raperda Pajak Daerah melihat perlu adanya sinkronisasi antara dinas yang mengeluarkan izin dan dinas yang bertugas sebagai penegak Perda.

“Kita melihat ada reklame yang sudah masa perizinannya, namun disisi lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat melakukan penertiban,” tambah Herlina.

“Semua itu dikarenakan masih ada pajak yang dibayarkan ke Pemerintah Kota (Pemkot),” tuturnya.

“Jadi intinya, di dalam pembahasan akan ditambahkan pasal yang mengatur,” paparnya.

“Yaitu pasal pengawasan, yang melakukan pengawasan adalah dinas yang mengeluarkan izin,” terangnya.

Sementara Yusron Kepala Badan Pengelolahan Pajak Daerah (BPPD) Surabaya mengatakan, pembahasan tersebut sudah masuk dalam pasal-pasal. “Itu yang kita cermati kalimat dengan kalimat,” singkatnya.