Pelindo III Main Gusur Dan Usir

Moch Anwar

Moch Anwar

Surabaya – Rumah tinggal yang ada di Jalan Perak Timur nomor 300 Surabaya dilakukan eksekusi penertiban dan pengusiran dari pihak Pelayaran Indonesia (Pelindo) III Surabaya.

Versi Pelindo III Surabaya, warga penghuni ini dinilai tidak pernah lagi membayar uang sewa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) selama lebih dari 10 tahun.

Sehingga hak Taufik sebagai anak dari pemilik bernama Santoso dicabut dan dipaksa untuk meninggalkan rumah tinggalnya tanpa proses hukum maupun tanpa ganti rugi.

Moch Anwar pengurus Forum Perjuangan Warga Pemilik Bangunan di Perak Surabaya (FPW-P) menyampaikan, bahwa perlakuan Pelindo III terhadap warga melebihi tindakan para penindas pada jaman penjajahan.

“Ini penindasan, lahan yang ditempati warga statusnya tanah negara, bukan tanah milik Pelindo,” kata Anwar. “Lantas untuk apa kami membayar sewa kepada mereka,” ungkapnya. “Dan apa hak mereka mengusir warga ini, karena jika mengacu pada Undang-Undang (UU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Peraturan Pemerintah (PP),” paparnya.

“Mereka tidak punya kewenangan apapun, karena statusnya hanya operator terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya, yang berarti tidak ada ijin yang berfungsi dengan pengelolaan tanah,” ucapnya.

Masih kata Anwar, bahwa dana penarikan sewa lahan yang selama ini ditarik oleh Pelindo III Surabaya diyakini hilang tanpa arah.

“Faktanya, semua fasilitas umum di kawasan kami, hanya diperhatikan dan dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tidak pernah dibangun oleh pihak Pelindo III,” tandasnya.

Warga telah mengetahui jika ternyata Pelindo III Surabaya tidak mempunyai kewenangan atas lahan. Apalagi untuk menarik hak sewa kepada warga.

Yang dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menerangkan bahwa Pelindo tidak berhak sepenuhnya atas lahan tersebut, karena hanya sebagai operator

2. PP nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhan, yang menerangkan bahwa penggunaan wilayah daratan dan perairan sebagai lokasi pelabuhan ditentukan oleh Menteri sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional.

3. Permenhub nomor 35 tahun 2013, tentang organisasi dan tata kerja kantor otoritas pelabuhan utama. Maka kantor otoritas pelabuhan utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

4. Permenhub nomor PM 23 tahun 2015, tentang peningkatan fungsi penyelenggaraan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial

5. Permenhub nomor 51 tahun 2015, tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, menerangkan bahwa otoritas pelabuhan yang maksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan lahan daratan dan di perairan pelabuhan

Atas dasar diatas, Forum Perjuangan Warga Pemilik Bangunan di Perak Surabaya (FPW-P) membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara tidak menyewakan tanah (penjelasan pasal 44 UU pokok agraria tahun 1960)

2. Pemberian hak atas bagian-bagian tanah HPL

3. Pemberian HPL atas nama Perum pelabuhan III Surabaya, berdasarkan Keputusan Mendagri

4. Diatas HPL adalah SHGB atau hak pakai

5. HPL dapat diberikan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengolahan tanah

6. Pemberian HPL atas nama Perum pelabuhan III (Pelindo III) Surabaya dibatalkan berdasarkan pasal 90 dan pasal 93 UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

7. HPL tanah negara oleh PT Pelindo III Tanjung perak Surabaya, tidak dapat dimasukkan sebagai aset yang termasuk kekayaan negara, yang dipisahkan karena sudah batal/cacat demi hukum.

Artinya, Hak Pengelolaan Lahan yang diberikan Pelindo III kepada warga ternyata dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum alias sumir. Apalagi prosesnya hanya dilakukan pencatatan sepihak oleh Pelindo yang kemudian didafarkan ke notaris.