Pelimpahan Kemetrologian Terganjal Kepentingan

UU No 23 Th 2014, Metrologi Legal diserahkan ke kabupaten/kota

UU No 23 Th 2014, Metrologi Legal diserahkan ke kabupaten/kota

Jawa Timur, portal nasional – Untuk mengemban amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, khususnya pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang pelaksanaannya akan beralih dari UPTD Metrologi Legal dan Unit Kerja Provinsi kepada UPTD Metrologi Legal dan Unit Kerja Kabupaten/Kota, pada nomer 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan pelimpahan P3D (personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen) untuk sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen dalam hal ini pelimpahan UPTD Metrologi Legal dan Unit Kerja dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dilimpahkan ke kabupaten/kota dimana lokasi UPTD tersebut berada, dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pelimpahan serta agar pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan dapat segera dilaksanakan dengan optimal.

Menurt Purwadi, pelimpahan yang dimaksud tersebut khususnya ke kota Surabaya mengalami hambatan sebab Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya melimpahkan pegawai eks kemetrologian nya saja dan tidak dengan rumah serta peralatannya.

“Ada 10 pegawai Metrologi dari provinsi yang dilimpahkan ke kota Surabaya, namun hanya pegawainya saja, tidak dengan tempat dan peralatannya,” kata Purwadi.

“Hampir enam bulan saya dan sembilan orang lainnya tidak melakukan apa-apa sesuai keahlian kami,”lanjut Purwadi.

Dari sumber pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kota Surabaya sudah memiliki tempat serta peralatan kemetrologian yang diperlukan jadi tidak terlalu membutuhkan tempat dan peralatan kemetrologian.

” Ada daerah kabupaten/kota di Jawa Timur ini yang membutuhkan peralatannya. Dan kami harus bisa membagi peralatan tersebut,” jelas sumber.

“Untuk tempat, kami telah memberikan tempat yang dibutuhkan kota Surabaya sebagai pengganti kantor metrologi yang ditempati provinsi,” ungkap sumber.

“Kami melengkapi yang dibutuhkan kabupaten/kota termasuk 80 tenaga ahli yang dibutuhkan termasuk 10 tenaga ahli yang kita serahkan untuk kota Surabaya meski pemerintah provinsi kekurangan tenaga ahli untuk pelaksanaan Perlindungan Konsumen,” tandas sumber.

Dengan tidak kelarnya pelimpahan kewenangan ke kota Surabaya tersebut, Purwadi merasa dirugikan oleh ulah pemerintah provinsi jawa timur yang seolah “nggandoli” gedung dan peralatan eks bidang metrologi yang pernah dillmilikinya.

“Kerja saya hanya absen dan absen, tidak ada yang bisa saya lakukan selain absen. Padahal banyak yang harus bisa saya kerjakan. Saya yakin ada kepentingan dibalik ‘alot’nya pelimpahan kewenangan ini ,” ungkap Purwadi.

Purwadi mengancam akan membawa masalah ini ke PTUN jika pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tidak segera merealisasikan undang-undang nomer 23 tahun 2014 tersebut.