Pelepasan Aset Pemkot Untuk Pemukiman

surat ijoSurabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelepasan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memasuki tahap finalisasi, yang saat ini tengah dibahas di Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Finalisasi Raperda Pelepasan Aset Tanah Milik Pemkot Surabaya sudah dengan Panitia Khusus (Pasus), tidak banyak perubahan dari konsep awal yang sudah kita lakukan,” kata Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Hanya berkaitan dengan besarnya nilai ganti rugi yang diajukan warga ke Pemkot Surabaya, formulasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Masih kata Maria, kalau mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi. “Pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Negara, pelepasan aset dapat dilakukan sepanjang menguntungkan pemerintah daerah,” paparnya.

“Tidak banyak perubahan pada pasal per pasalnya, dan yang paling krusial pada pasal yang saya sebutkan tadi,” ungkap Maria.

“Untuk tahapan selanjutnya Pansus Raperda Pelepasan Aset Tanah Milik Pemkot Surabaya melaporkan hasil tersebut pada Badan Musyawarah (Banmus)DPRD Surabaya dan bagaimana hasilnya saya sendiri belum tahu,” jelasnya.

“Kalau semua sudah jelas tidak lama lagi akan di bawah ke sidang istimewa paripurna, harapa kami sebelum masa bakti dewan selesai, sudah dibawah ke sidanng istimewa paripurna, mengenai luasan tanah yang akan dilepas tidak mengalami perubahan yaitu 250 meter persegi dan diperuntukkan pada pemukiman,” pungkasnya.