Pelanggaran Hukum Yang Dilegalkan

Didik Prasetyono

Didik Prasetyono

Surabaya – Akan disahkannya aturan politik uang oleh Komisi II membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Membuat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Surabaya angkat bicara. Serta mendesak agar aturan tersebut dibatalkan. Sebab hal itu merupakan pelanggaran hukum pada sebuah Pemilihan Umum (Pemilu).

“Saya terkejut atas usulan pelegalan pembagian uang dalam Pemilu yang sedang dibahas dalam rapat Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Didik Prasetyono Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya.

Didik menambahkan, politik uang dalam Pemilu itu punya konstruk 2 hal. “Pertama menyebabkan iequality sehingga kontestasi antar calon menjadi tidak seimbang,” tambahnya.

“Yang kedua implikasi pelanggaran hukum karena menggunakan uang atau barang untuk merubah pilihan seseorang adalah tindakan pidana,” ungkapnya.

“Kami mendesak kajian secara serius dan menimbang secara matang untuk membatalkan aturan ini dari pada kemudian aturan ini muncul kemudian membawa implikasi hukum yang tidak diinginkan,” paparnya.

“Misalnya gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang akan memakan waktu persiapan pilkada yang sudah pendek ini,” terangnya.