Pelaku Koruptor Sangat Butuh Imunitas

iblisBanjarmasin – Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3).

Di dalam salah satu poin menyebutkan, penegak hukum yang akan memanggil anggota DPR sebagai saksi, harus meminta izin terlebih dahulu ke majelis kehormatan DPR.

Kecaman dari berbagai kalangan masyarakat ternyata terus mengalir pada UU MD3. Bahkan masyarakat mengnginkan sebaliknya tidak perlu adanya kekebalan hukum (imunitas) pada semuanya.

“Kita saja sebagai rakyat bisa sama sekali tidak mempunyai imunitas, salah dan tidaknya pelaku yang dituduhkan, serahkan ke pengadilan, biar mereka yang menentukan,” kata Saipul.

“Jangan main enaknya sendiri, anda yang salah kenapa orang lain yang dihukum, sangat tidak masuk akal,” tambahnya. “Yang kita inginkan rubah kembali UU MD3 itu, karena ada UU yang dilanggar,” terangnya.

Saipul menyampaikan, didepan hukum kita tidak ada bedanya, dan tidak ada yang bertuliskan imunitas.

Wati menuturkan, UU tersebut mengarah pada rasa takut yang berlebihan para kalangan legislator Indonesia. “Malah hal itu menguatkan persepsi rakyat Indonesia, tidak lama lagi akan dilakukan korupsi massal dan besar-besaran,’ tambahnya.

“Dan parahnya, Kejaksaan dan Kepolisian tidak lebih hanya seperti anjing rumahan yang hanya bisa menggonggong saja,” ungkapnya.

“Apakah ini memang nasibmu yang sial wahai penegak hukum, faktanya legislator tidak menginginkan kamu bersuara lantang,” tanya Umi.

“Ataukah para legislator telah muak, yang kerap diperas oleh penegak hukum saat berhadap dengan hukum, sehingga anda diamputasi, semua itu bisa terjadi,” jelasnya.