Pejabat Pemkot Tidak Bernyali Didepan Mafia Reklame

reklame

reklame

Surabaya- Kacaunya penataan reklame yang ada di Surabaya ternyata berakar dari kinerja tim reklame Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seperti macan ompong.

Dalam dengar pendapat, Wakil Ketua Komisi C, Simon Lekatompessy Wakil Ketua (Waket) Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menuding bahwa tim reklame telah melanggar aturan.

Pasalnya ada titik-titik atau tempat yang mestinya tidak boleh dipakai atau dipasangi reklame, namun justru terpasang dan salah satunya di kawasan cagar budaya.

“Viaduk Kertajaya itu cagar budaya, aturannya tidak boleh ada reklame disitu, Sejak era Bambang Dwi Hartono (BDH) Walikota Surabaya, tidak boleh dipasangi,” tambahnya. “Sekarang malah justru ada reklame,” ujarnya.

“Apa ada rekomendasi dari tim cagar budaya, kalau tidak ada rekomendasi dari cagar budaya berarti tim reklame melangga,. artinya ini adalah kesalahan fatal tim reklame,” tegasnya.

Sachiroel Alim Anwar Ketua Komisi C DPRD Surabaya melihat kondisi yang terjadi, tidak tertutup keungkinan masih ada mafia reklame yang bergentayangan di Kota Pahlawan.

Hal ini dikarenakan kerap terjadi perubahan kebijakan sehubungan dengan regulasi tentang reklame. Yang awalnya dilarang, namun kemudian diperbolehkan.

“Jadi ada indikasi adanya mafia reklame, dulu di depan gedung dewan tidak boleh, tapi sekarang mulai muncul lagi, dulu ini kawasan steril, tapi sekarang kok diberi ijin,” tandasnya.

“Ada kesan tidak tegas dari tim reklame, kalau perlu masukkan daftar hitam saja pihak yang mengajukan ijin,” kata Alim.

“Masak di depan Grahadi dan di seberang depan ada reklame, ini sama saja mencoreng wajah dewan, dianggap kita tidak memberitahu atau memperingatkan, kalau bisa jangan ada reklame di kawasan ini,” tandas Agus Sudarsono anggota Komisi C. “Karena kalau ada yang melanggar, justru yang terlihat ada logo Pemkotnya,” tambahnya.

Ruben dari Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menuturkan bahwa untuk di viaduk memang diperbolehkan dipasangi reklame. Hal ini disebabkan karena mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Penataan Penyelenggaraan Reklame

Awaludin Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya mengatakan, sejak awal tahun 2014 pihaknya telah menerbitkan 95 Surat Perintah (SP) bongkar reklame. “Kami serius untuk masalah penanganan reklame,” elak Awaludin.

Perlu diketahui, Tim reklame yang berasal dari Pemkot Surabaya terdiri dari, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) , Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta asisten 2 bidang Pembangunan.