PDIP Konsultasi Ke FH

pdipSurabaya – Munculnya calon tunggal dalam Pilkada yang terjadi dibeberapa daerah termasuk Surabaya. HIngga saat ini, pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana (Trisakti) masih sebagi pasangan tunggal yang didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam hal ini melakukan gugatan terkait Undang-Undang Pemiilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) nomor 08 tahun 2015. Bahkan beberapa delegasi perwakilan Dewan Pimpinan Cabang(DPC) PDIP Surabaya bermaksud mengkonsultasikan langkah tersebut ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) Surabaya.

Beberapa perwakilan diantaranya, Didik Prasetiyono sebagai Wakil Ketua, Budi Leksono selaku Bendahara dan Anas Karno Bidang Hukum. Mereka diterima Radian Salman dan M Syaiful Aris merupakan akademisi FH Unair, ahli Hukum Tata Negara.

“Upaya untuk mengajukan gugatan dan uji materi terkait aturan Pilkada telah kami lakukan, namun, hal ini memerlukan pendapat dari akademisi,” kata Didik. “Hal ini harus dipecahkan agar tidak menjadi kebuntuan politik,” tambahnya.

Radian Salman menyampaikan, pengajuan uji materi maupun gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 12 tahun 2015 dan Undang-Undang (UU) nomor 08 tahun 2015 tentang Pilkada sah-sah saja dilakukan.

“Itu sebagai langkah dalam mencari norma-norma yang dinilai menjadi celah dan tidak diatur dalam pasal-pasalnya,” terangnya.

Masih kata Radian, munculnya boikot Pilkada justru tidak mengedepankan sisi demokrasi. Sebab, akan menimbulkan dampak yang luar biasa. “Khususnya dalam pembangunan kota akan terhambat,” ujarnya.

Radian mengungkap, solusinya, pengaturan tata cara dan teknis Pilkada harus dibuat lebih detail. Sehingga, tidak ada tafsiran yang berbeda.

“Kedepan memang harus demikian dalam rumusan pembahasan di dalam Undang-Undang yang mengatur,” pungkasnya.