PDAM Akan Berhadapan Dengan Hukum

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Terkait kenaikan tarif pembayaran adminitrasi air minum sebesar Rp (rupiah) 2500 yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, sejak 1 tahun lalu. Membuat Baktiono anggota legislatif surabaya angkat bicara.

“Kalau memang tujuan Walikota menaikan tarif pembayaran ini hanya untuk menaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak seperti ini caranya,” kata Baktiono. “Bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain,” tambahnya.

Masih kata Baktiono, untuk meningkatkan selain APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walikota Surabaya juga bisa menaikan retribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti di perhotelan serta rumah mewah.

“Dan PDAM juga harus membatasi pemakaian air bawah tanah, agar pemakaian air tidak sampai membengkak,” ungkapnya. “Itu mungkin bisa dijadikan solusi yang terbaik buat pemerintah, jangan malah semakin membebani masyarakat,” jelasnya.

“Saya minta kepada direksi PDAM harus meneliti lebih dalam tentang dasar hukumnya, dan harus mengetahui peraturan perundangan yang mengatur tentang pajak dan retribusinya, saya mohon segera dibatalkan agar tidak menjadi kasus hukum,” tegasnya.