Pastikan Pembangunan Hotel Amaris Sesuai Peraturan

AmarisSurabaya – Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas perizinan maupun desain proyek Hotel Amaris. Hadir pula pakar serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(DCKTR) Surabaya.

Haryo Sulityarso pakar Tata Kota memastikan, bahwa Hotel Amaris yang dibangun di kawasan Taman Apsari, seberang Gedung Negara grahadi telah memenuhi persyaratan administratif.

Masih kata Haryo, dalam pembahasan soal perizinan Hotel. Dirinya diundang sebagai salah satu perwakilan akademisi. Bersama undangan lainnya dari beberapa instansi lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak hotel telah menunjukkan izin yang diperoleh dari Pemkot Surabaya

“Semua syarat yang ditentukan, diantarannya Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), Amdal Lalu Lalu Lintas (Lalin), Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), kajian banjir dan SKRK Surat Keterangan Rencanan Kota (SKRK) ada semuanya,” terangnya.

Haryo menyesalkan adanya polemik pembangunan Hotel Amaris. Sebab protes atas pembangunan atas hotel dilakukan saat pembangunan sudah berlangsung.

“Kenapa tidak dari awal-awal hotel, kalau sejak awal kan bisa ditunjukkan suratnya,” ungkapnya

Sebelumnya, kalangan DPRD Jatim mempersoalkan, pendirian hotel Amaris.

Para legislator tersebut khawatir dengan keberadaan hotel yang tingginya 17 lantai bisa mengancam keamanan para tamu negara saat berada di Grahadi.

Haryo menyampaikan, padahal ketinggian hotel sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait berkaitan dengan KKOP.

“Ketinggian tersebut tak melebihi aturan, batas ketinggian bangunan sekitar 20 lantai,” urainya

Dirinya menambahkan, bahwa Hotel Amaris sudah mengacu pada rencana tata ruang kota yang ada di sekitar Kawasan Tegalsari.

Pakar Perencanaan Tata Kota ini mengungkapkan, dari sejumlah persyaratan yang ada, sudah dipenuhi pihak hotel.

Lilik Pudjiastuti Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyatakan, bahwa izin merupakan instrumen untuk mengendalikan.

Meski setiap orang mempunyai hak untuk berusaha, mendirikan bangunan. Hak tersebut dibatasi oleh izin supaya gak mengggangu orang lain.

“izin itu harus memenuhi beberapa unsur keabsahan,” kata Lilik. “Seperti diterbitkan instansi berwenang yang berdasarkan peraturan perundangan dan dalam menjalankan wewenang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta azas pemerintahan yang baik,” tuturnya

Menurut Lilik, keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilandasi SKRK yang sesuai peruntukan, syarat teknis berkaitan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), KKOP dan lainnya.

Selama semuanya terenuhi, maka izin tersebut sah. “Wewenang dan prosedurnya sudah benar,” terangnya

Lilik menegaskan, jika ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebaiknya dituangkan dalam hukum.

Ia mempertanyakan munculnya polemik Hotel Amaris saat ini yang dianggap bisa mengancam keamanan tamu negara.

Menurutnya, dasar hukum apa yang digunakan. Apakah parameter yang ada di kepolisian. Namun, jika tidak ada parameter itu.

Dirinya mengusulkan sebelumnya dibuat dasar hukumnya. “Supaya ada azas legalitas,” tuturnya

“Jadi, solusinya, Jatim buat Peraturan Daerah(Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) untuk semua wilayah provinsi diatur ketinggiannya, supaya bisa berlaku sejatim,” katanya

Lilik menambahkan, opsi lain yang bisa dijadikan solusi adalah dengan membebankan kepada pihak hotel beberapa kewajiban.

Pasalnya IMB sudah keluar. Apabila izin tersebut dicabut tanpa alasan yang jelas, maka Pemkot Surabaya bisa digugat.

“Kewajiban pemegang izin, jika ada tamu kenegaraan beberepa kamar diskosongkan,” jelasnya. “Untuk menjaga kemanan berkoordinasi dengan kepolisian,” urainya

Lilik yakin, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi pihak hotel masuk kategori pelanggaran. Sanksinya administratif hingga pencabutan izin operasional.

“Jadi, jangan menyelesaikan masalah dengan melanggar peraturan,” tegasnya