Pasca Hasil Evaluasi UN, Komisi D Akan Siapkan Kebutuhan Demi Kelancaran UN Mendatang

Junaedi

Junaedi

Surabaya – Jelang persiapan Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Telah menjadi perhatian secara intensif dari kalangan Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Sistem UN online atau yang sering disebut Computer Base Test (CBT) pada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk pertama kalinya akan menghadapi dengan cara pengerjaan yang berbeda.

Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh komisi D DPRD Kota Surabaya dan meminta supaya Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya secepatnya membentuk tim khusus yang tugasnya memverifikasi kesiapan serta persiapan semua sekolah terkait UN online.

Komisi D DPRD Kota Surabaya yang juga membidangi masalah pendidikan. Dari hasil laporan yang masuk sebanyak 54 sekolah menyatakan kesiapan dalam menyelenggarakan UN online.

Tentunya pihak sekolah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan. Diantaranya, prosesor minimal dual core dengan speed 2,4 GHz, RAM minimal 4 giga, HDD SATA minimal 40 GB, 2 port ethernet card.

Sementara untuk server software, menggunakan sistem operasi Edubuntu 14.04, LTSP Enable dan tanpa root password. Serta harus memiliki konektivitas internet baik.

Junaedi merupakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya mengaku masih khawatir dengan dengan kesiapan beberapa sekolah.

“Persoalan ini memang menimbulkan dikotomi diantara sekolah, saya hanya khawatir, ada beberapa sekolah yang memasakan diri untuk turut menyelenggarakan Unas online,” kata Junaidi. “Sementara persiapan maupun kesiapan penunjangnya belum memadai,” tambahnya.

Masih kata Junaedi, jangan sampai hanya karena disibukkan soal kesiapan dan persiapan penyelenggaraan UN online, tetapi pihak sekolah malah melupakan target hasil UN para siswanya.

“Untuk apa hanya disibukkan oleh persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Unas online, jika ternyata hasil Unas para siswanya jatuh,” ungkapnya.

Junaidi menginginkan, Dindik Kota Surabaya sebagai pemegang kebijakan pada dunia pendidikan untuk membentuk tim verifikasi yang memberikan penilaian atas kesiapan masing-masing sekolah terkait penyelengaraan Unas Online.

“Penyelenggaraan UN Online merupakan hal yang baru dan pertama kali dilaksanakan, juga akan bisa mengantisipasi secara dini terhadap kemungkinan terjadinya insiden saat pelaksaan Unas online,” pintanya.

Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam penyelenggaan UN Online yang pertama kalinya dan secara nasional. Tetap konsisten mendorong pada seluruh sekolah di Surabaya agar siap dengan penyelenggaraan UN Online.

“Pasca pelaksanaan UN Online nanti, Komisi D DPRD Kota Surabaya juga akan melakukan evaluasi mengenail hasil dari UN Online,” paparnya.

“Jika program ini bisa dianggap jangka panjang maka Komisi D akan siap memback-up pengadaan sejumlah perangkat yang dibutuhkan seperti genset, laptop, atau server agar semakin membantu kenyamanan siswa,” jelas Junaedi.