Para Predator Pendidikan Ketakutan

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Kasus pungutan liar (pungli) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 15 yang merembet ke beberapa sekolah lain terus bergulir.

Sedangkan Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya kembali menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Dalam agenda tersebut, agar aturan tentang regulasi pungutan siswa di sekolah kembali dipertegas.

Sebab pihak sekolah yang melakukan aksi itu saat lagi berdiam diri hingga suasana tenang. Komisi D juga menginstruksikan Dindik agar mengevaluasi fasilitas di sekolah negeri di Surabaya.

Reni Astuti anggota Komisi D menyapaikan, temuan terbaru terkait imbas aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah negeri pasca mencuatnya kasus tangkap tangan pungutan mutasi siswa di SMAN 15.

“Masalah ini perlu kita bahas, sebab, jika tidak segera ada solusi, yang kasihan adalah para siswa,” tambahnya. “Karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita duduk bersama untuk membuat aturan baku soal pungutan,” terangnya.

Masih kata Reni, Peraturan Daerah (Perda) pendidikan di Surabaya masih menyisakan celah. Sehingga sulit membedakan mana tarikan yang diperbolehkan serta mana yang dilarang.

Baktiono yang juga anggota Komisi D mengaku kecewa, dengan kasus yang terjadi di SMAN 15. Sebab pungutan yang terjadi di SMAN 15 benar-benar untuk keperluan mutasi.

Dalam perkembangannya, ternyata pihak sekolah mengklaim bahwa tarikan itu diperuntukkan untuk sumbangan pembangunan rumah ibadah.

“Kalau pak Ikhsan sebagai Kepala Dindik tidak percaya, nanti akan saya bawakan bukti otentik, disana sudah jelas-jelas ada tarif mutasi siswa,” tegasnya.