Panwaslu Ancam Mogok Kerja

Dengar Pendapat Terkait Anggaran Panwaslu di Komisi A

Dengar Pendapat Terkait Anggaran Panwaslu di Komisi A

Surabaya – Permintaan anggaran untuk 4 ribu pengawas pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ternyata masih menemui jalan terjal.

Semua itu dikarenakan anggaran tambahan yang diinginkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Surabaya hanya disetujui Rp (rupiah) 2 miliar. Sedangan pengajuan Panswalu berdasar hasil verifikasi akhir mencapai Rp (rupiah) 4 miliar lebih.

Wahyu Haryadi ketua Panwaslu Surabaya bersikukuh untuk mempertahankan pengajuan anggaran tersebut. Bahkan mengancam tidak akan bekerja secara optimal bilamana anggaran yang diajukan itu tidak diluluskan oleh tim anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Kami tetap akan bertahan di Rp 9,8 miliar, kalau nilai ini tetap tidak disetujui, maka kami juga tidak akan melakukan pengawasan di tahap berikutnya,” katanya.

“Ingat, kami ini membawa misi masyarakat seluruh kota Surabaya, jangan salahkan jika kami nantinya tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal, karena dukungan anggarannya juga tidak maksimal,” ancamnya.

“Kami akan tetap mengacu kepada usulan pada awal tahun, saat itukami ajukan Rp 13,2 miliar, setelah kami lakukan verifikasi lantas turun menjadi Rp 9,8 miliar lebih, ternyata masih diturunkan menjadi Rp 7 miliar sekian,” terangnya.

“Kami belum bisa menerima dan kami meminta untuk ditinjau kembali koreksi itu, kalau dipaksakan maka kami hanya akan melakukan pengawasan sampai ke tahap pencalonan saja, terus selesai,” ungkapnya.

Herlina Harsono Nyoto ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, pihaknya minta supaya tim anggaran Pemkot Surabaya kembali melakukan koordinasi dengan Panwaslu terkait nilai anggaran yang masih dipersoalkan.