Pansus Utilitas Meminta Kepada Para Pengembang Untuk Segera Menyerahkan Fasum Dan Fasos Sesuai Dengan Undang-Undang

Syaifuddin Zuhri

Syaifuddin Zuhri

Surabaya – Panitia Khusus (Pansus) Utilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya tidak lama lagi akan melakukan pembahasan.

Keberadaan Rancangan Paraturan Daerah (Raperda) tentang Utilitas sendiri dirasa sangat perlu dan semua itu dikembalikan kepada masyarakat Surabaya sendiri.

Belum seluruhnya penyerahan fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) dari para pengembang perumahan, rupanya menjadi perhatian secara khusus dari Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Sementara pembangunan prasarana berupa jaringan utilitas, yang tidak akan bisa dipisahkan dengan status lahan yang akan digunakan.

Syaifuddin Zuhri Sekretaris Pansus Utilitas DPRD Kota Surabaya mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harusnya melakukan langkah administrasi terkait penyerahan fasum dan fasos sesuai dengan Undang-Undang (UU).

“Kami akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah(Perda) Utilitas,” kata Syaifuddin. “Utamanya fasum dan fasos milik pengembang yang saat ini masih belum diserahkan,” terangnya.

Masih kata Syaifuddin, jika skema ataupun formula alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasum dan fasos pasca penyerahan menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Pemkot Surabaya.

“Bagaimana dengan anggaran pemeliharaan fasum dan fasos setelah diserahkan pengembang, apalagi dikaitkan dengan efisiensi anggaran,” ungkapnya.

“Itu sudah menjadi kewajiban dari Pemkot Surabaya, dan kami akan mendukung tentu saja dengan pertimbangan efisiensi juga,” paparnya.

Penyampaikan yang diungkapkan Syaifuddin Zuhri juga dikatakan Ahmad Suyanto merupakan Ketua Pansus Utilitas DPRD Surabaya.

“Kalau sampai para pengembang masih tetap tidak mengindahkan, maka kami akan minta kepada Pemkot Surabaya untuk menutup akses fasum dan fasos milik pengembang yang terkoneksi dengan prasarana milik Pemkot, terkait apapun terutama drainage,” tegasnya.

Terbitnya Perda Utilitas tersebut bukan tanpa dasar. Semua itu disebabkan hampir mayoritas pengembang belum menyerahkan lahan fasum dan fasosnya.

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 07 tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, perdagangan, Perumahan dan Permukiman. Seharusnya para pengembang sudah menyerahkan fasum dan fasos setelah melakukan pengerjaan.