Pansus Tunda Agenda Bahas Raperda RT/RW

Siti Mariyam

Siti Mariyam

Surabaya – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Organisasi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Ketahanan masyarakat Kota (LKMK) yang seharusnya digelar pada tanggal 11/01/2017 lalu terpaksa ditunda.

“Kami tunda, ada banyak masukan pakar hukum yang telah disepakati sebagai usulan klausul Raperda belum dimasukkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam draft,” kata Siti Mariyam Ketua Pansus Organisasi RT, RW dan LKMK.

Masih kata Mariyam, masukan pakar hukum ini sangat penting. Mengingat ada sejumlah pasal krusial yang harus disepakati demi optimalnya pe RT dan RW sebagai organisasi masyarakat yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Memang salah satu klausulnya adalah mengenai syarat kepartaian bagi kandidat,” ungkapnya. “Namun yang paling penting, bagaimana mekanisme agar berbagai ketentuan dalam Perda ini nantinya bisa dipatuhi hingga tidak menimbulkan gejolak,” paparnya.