Pansus Sepakati 3 Asisten

Fatkur Rahman

Fatkur Rahman

Surabaya – Panitia Khusus Rancanga Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Pansus Raperda OPD) mulai menyelesaikan beberapa klausul penting terkait OPD Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Salah satunya mengenai jumlah asisten wali kota yang sempat menjadi perdebatan akhirnya disepakati berjumlah 3 asisten dari 4 yang diusulkan Pemkot Surabaya.

Pada akhirnya Pansus maupun Pemkot menyepakati beberapa klausul, antaranya jumlah asisten, jumlah staf ahli Walikota kedinasan Pekerjaan Umum (PU) dan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) berupa badan.

“Jumlah asisten dan staf ahli Walikota disepakati masing-masing 3 pejabat, jumlah ini disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) yang ada,” kata Fatkhur Rohman Ketua Pansus raperda OPD DPRD Surabaya.

Masih kata Fakhur, mengenai SKPD terkait bidang PU disepakati berjumlah 2 dinas. 2 dinas bidang PU itu adalah Dinas PU Bina Marga dan Pematusan serta Dinas Kebersihan ditambahi kewenangan untuk mengurus ruang terbuka hijau dengan nama baru Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKPRTH).

Fatkhur menambahkan, sementara Dinas Cipta Karya Tata Ruang ditambahi sub urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tambahan sub urusan perumahan dan permukiman.

Seperti diketahui bila Dinas Lingkungan hidup harus digabung mengurusi sampah dan limbah akan sangat berat mengingat harus pula mengelola sistem pembuangan persampahan sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Herlina Harsono Njoto Sekretaris Pansus Raperda OPD menyampaikan, untuk klausul SKPD berupa badan telah disepakati ada 5 badan yang akan dibentuk.

Beberapa badan tersebut ialah, Badan Perencanaan, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Badan penanggulangan bencana dan Perlindungan Masyarakat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.