Pansus Raperda KTR Adanya Penambahan 2 Lokasi Yang Sebelumnya 5 Lokasi

Anugrah Ariyadi

Anugrah Ariyadi

Surabaya – Peningkatan kualias kesehatan yang lebih baik. Terlebih pada hak seseorang untuk tidak lagi terganggu oleh asap rokok di tempat fasilitas umum.

Hal itu yang membuat Komisi D membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya juga sebagai Pantitia Khusus Kawasan Tertib Rokok (Pansus KTR) memberikan perhatian penuh.

Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menyampaikan, bukan revisi perubahan, tapi perubahahan Peraturan Daerah (Perda) 05 tahun 2008 dari kawasan terbatas rokok dan tanpa rokok sekarang menjadi kawasan tanpa rokok.

“Yang berubah adalah tidak ada lagi kawasan terbatas merokok, sebelumnya ada 5 titik sekarang menjadi 7 titik,” tambahnya.

Anugrah Ariyadi Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KTR DPRD Kota Surabaya mengatakan, dari Perda yang lama ada tambahan 2 lokasi sebelumnya ada 5 lokasi.

“Untuk tambahan 2 lokasi itu tampaknya melebar dan luas, tapi tidak dijelaskan secara khusus,” tambahnya.

Masih kata Anugrah, seperti persatuan hotel telah melakukan keberatan terkait aturan itu. “Kalau diterapkan dampaknya adalah pada pengurangan pengunjung hotel, selama ini pihak hotel juga menyiapkan kamar yang bisa untuk merokok,” ungkapnya.

“Bilamana Raperda KTR diterapkan maka pengunjung hotel sudah tidak dapat lagi merokok di dalam ruangan, ini secara ekonomi, kalau secara kesehatan itu bagus,” terangnya.

“Perda kemarin terlaksana, namun tidak dijelaskan terlaksananya dimana, yang diungkapkan secara lisan dan kami butuh detailnya,” paparnya.

Anugrah menambahkan, dengan adanya Raperda ini akan semakin baik dari segi kesehatan dan jargonnya dari pusat merokok dapat membunuhmu.

“Kalaupun masyarakat tetap melakukan pelanggaran, sanksinya adalah adminitratif dan tindak pidana ringan (tipiring),” ulasnya.

“Kalau tipiring, bebarati mereka harus dapat menangkap pelaku pelanggaran Perda, dan berapa aparat yang ditugaskan turun ke lapangan, sedangkan dalam draf Raperda masyarakat tidak boleh menangkap tetapi melaporkan,” jelasnya.